Prinsip-prinsip Gugatan Perdata

Untuk mengajukan gugatan perdata harus diperhatikan prinsip-prinsip pengajuan gugatan agar bisa diterima oleh Pengadilan. Ada beberapa prinsip dalam mengajukan gugatan di Pengadilan, prinsip-prinsip gugatan perdata tersebut adalah:

Alat-alat Bukti

Bagi Hukum Acara Perdata alat-alat bukti adalah faktor menentukan untuk dapat mempertahankan atau tidak dapat mempertahankan Hukum Perdata Materiil dimuka sidang Pengadilan Negeri. Adapun alat-alat bukti menurut Undang-Undang terdiri dari :

Prosedur dan Syarat Pengajuan Gugatan

Mengenai Prosedur dan Syarat Pengajuan Gugatan, dapat kita temukan didalam ketentuan HIR dan Rbg, akan tetapi persyaratan mengenai isi daripada gugatan tidak ada ketentuannya. Kekurangan mengenai hal ini dilengkapi oleh Pasal 199 HIR (Pasal 143 Rbg) yang memberi wewenang kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memberi nasihat dan bantuan kepada pihak penggugat dalam pengajuan gugatannya.

Hakikat Perjanjian Sewa-Menyewa

Hakikat perjanjian sewa-menyewa adalah perjanjian yang dibuat para pihak yang mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya manfaat dari sesuatu barang selama kurun waktu tertentu dengan harga tertentu pula (Pasal 1548 KUHPerdata).

Jenis-jenis barang yang dapat disewakan adalah barang bergerak dan barang tidak bergerak. Khusus untuk barang yang tidak bergerak yang dapat disewakan adalah barang tidak habis pakai karena pemakaian.

Undang-Undang Seperti Apakah yang Memenuhi Unsur Keadilan?

Untuk mengetahui apakah suatu Undang-undang dipandang memenuhi unsur keadilan, perlu diperhatikan isi kaidah Undang-undang itu. Sesuaikah isi kaidah itu dengan panggilan hati nurani masyarakatnya? Jika sesuai, maka kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-undang merupakan kewajiban hukum yang sebenarnya.

Kapan Berakhirnya Perjanjian Pemberian Kuasa?

Pemberian kuasa adalah suatu perbuatan hukum yang bersumber pada perjanjian yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, oleh karena bermacam-macam alasan, disamping kesibukan sehari-hari sebagai anggota masyarakat yang demikian kompleks. Untuk mengatasi dan mengatur keadaan ini, seseorang akan memerlukan bantuan atau jasa pihak lain dengan syarat atau formalitas-formalitas seperti yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Contoh Surat Kuasa Umum

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :
..............................., pekerjaan ......................, bertempat tinggal di ........................................ dengan ini memberikan kuasa kepada : .................................................... Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di ...........................................................

 -------------------------------------------UMUM-----------------------------------------------------

Keadilan, Hukum, dan Undang-undang

Secara umum orang selalu mengatakan bahwa keadilan adalah mengembalikan sesuatu kepada tempatnya. Atau memberikan kepada seseorang sesuai dengan haknya. Keadilan merupakan satu kata yg mudah diucapkan tetapi tidak mudah untuk dirumuskan dan dilaksanakan. Banyak teori dan pandangan yang mengupas soal keadilan. Putusan Pengadilan akan dipandang adil manakala putusannya itu sesuai dengan harapan dirinya, sebaliknya putusan akan dipandang tidak adil manakala tidak sesuai dengan harapan dirinya.

Hak Pribadi dan Cara Mempertahankannya

Hak pribadi dalam lapangan keperdataan memuat peraturan-peraturan tentang keadaan hukum dan hubungan hukum yang mengenai kepentingan setiap orang yang meliputi hak milik, warisan, jual-beli, sewa-menyewa, hutag-piutang, pinjam-meminjam, perkawinan, perceraian, penempatan anak yang masih dibawah umur dibawah perwalian, pengangkatan anak (adopsi) dengan segala akibat hukum yang timbul padanya dan lain sebagainya.

Pelaksanaan HAM yang Berkeadilan

Salah satu ciri yang dimiliki oleh umat manusia adalah memiliki pandangan subyektif tentang sesuatu yang diketahui atau dialaminya. Aspek subyektivitas yang melekat pada diri manusia inilah yang menjadikan seluruh pandangan manusia yang seringkali diklaim sebagai suatu kebenaran adalah bersifat relatif, tidak mutlak.

Kepentingan Para Pihak dalam Hukum Perdata

Dalam hal terjadi sengketa di muka Pengadilan Negeri, sudah dapat dipastikan bahwa terdapat dua kepentingan berbeda yang saling berhadapan dimuka sidang Pengadilan. Kepentingan yang utama yaitu kepentingan pihak yang dirugikan dalam hukum perdata dan pihak inilah yang dominan dan yang akan aktif memproses Hukum Acara Perdata untuk mendapatkan hak-nya kembali. Kepentingan yang kedua yaitu kepentingan pihak yang merugikan, yang mungkin dalam hubungan hukumnya terdapat unsur-unsur yang dirugikan terhadapnya.

Peranan Hukum Acara Perdata

Hukum Perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan antara satu orang dengan orang lain yang menitikberatkan pada kepentingan pribadi. Hukum perdata tidak dapat berdiri sendiri, namun harus dibantu dengan hukum lainnya. Hukum perdata memberi wewenang kepada Hukum Acara Perdata untuk dapat memulihkan hak-hak orang lain dimuka sidang pengadilan.

Tentang Negara dan Dasar-dasar Negara

Negara dapat dipandang dari dua segi perwujudannya, yaitu sebagai satu bentuk masyarakat yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan sebagai satu gejala hukum terbentuknya atau lahirnya suatu negara dan juga syarat-syarat berdirinya dan masuknya suatu negara yang ditentukan oleh hukum semata-mata. Sarjana yang mengungkapkan teori tentang berdirinya negara itu antara lain:

Kewajiban/ Tanggung Jawab Penjual dan Pembeli

Dalam perjanjian jual-beli, baik penjual maupun pembeli mempunyai kewajiban/ tanggung jawab.

Contoh Surat Kuasa Gugatan Cerai

Dibawah ini adalah contoh Surat Kuasa untuk mengajukan gugatan perceraian pada pengadilan.

Jual-Beli menurut Perspektif Hukum Perdata

Apa yang dimaksudkan dengan jual-beli menurut perspektif hukum perdata? jual-beli (koopen verkoop) adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan (pasal 1457 KUHPerdata). Unsur poko dalam jual-beli adalah barang dan harga.

Obyek jual-beli adalah barang-barang tertentu, yang dapat ditentukan wujud dan jumlahnya. Dan barang-barang tersebut tidak dilarang undang-undang untuk diperjual-belikan.

Subyek Hukum Dalam Perbuatan Melanggar Hukum (bag: 2)

Elke onrechtmatigdaad, wardoor aan een ander schade wordt toegebragt, stelt dengene door wiens shuld die schade veroorzaakt is in de verpligting om dezelve te vergoeden.

Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana/tindak pidana.

Kode Etik Franchise

Setelah di artikel sebelumnya kita membahas mengenai bisnis franchise, perlu juga rasanya diketahui kode etik franchise.

Tentang Franchise

Kerja sama bisnis dengan sistem franchise saat ini amat digemari oleh para pebisnis. Bisnis model ini sebenarnya bukan sesuatu yng baru, setidak-tidaknya sudah ada sejak tahun 1850-an. Sistem ini pertama kali diperkenalkan oleh perusahaan mesin jahit Singer di Amerika Serikat pada tahun 1851, yang kemudian diikuti oleh General Motors Industry pada tahun 1898.

Subyek Hukum Dalam Perbuatan Melanggar Hukum

Orang-perorangan (person) secara hukum berarti pembawa hak, yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban. Sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban disebut Subyek Hukum. 

Sebagai subyek hukum dan juga pembawa hak,

Unsur Dalam Perbuatan Melanggar Hukum

Didalam Perbuatan Melanggar Hukum tidak boleh dilewatkan mendefinisakan unsur dalam perbuatan melanggar hukum tersebut, sebab dengan menghilangkan salah satu unsur itu, maka perbuatan itu tidak dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum.

Adapaun yang dimaksud dengan unsur adalah bahan asal atau bagian yang penting dalam suatu hal,

Akibat Perbuatan Melanggar Hukum

Adanya Perbuatan Melanggar Hukum, akan mengakibatkan ketidakseimbangan diantara berbagai kepentingan dalam masyarakat. Ketidakseimbangan dalam masyarakat ini akan melemahkan tidak hanya obyek terlanggar saja, melainkan juga masyarakat secara keselurahan. Seperti kekayaan harta benda, tubuh, jiwa dan kehormatan individu dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingan ini semua dapat diperkosa oleh suatu perbuatan melanggar hukum, kekayaan harta benda seseorang akan diperkosa oleh seorang yang tidak memenuhi janji.

Perbuatan Melanggar Hukum Menurut Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berlaku saat ini merupakan hukum positif Indonesia yang berasal dari Burgerlijk Weitboek (BW) yang merupakan produk hukum peninggalan pemerintahan kolonial Belanda. Hal ini dikarenakan hingga saat ini belum ada Undang-undang baru sebagai pengganti dari KUHPerdata tersebut. Dasar hukum pemberlakuan KUHPerdata adalah pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945, yang berbunyi, "Segala badan negara dan peraturan yang masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini".

Tahapan Dalam Membuat Perjanjian

Setiap perjanjian idealnya harus memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak. Namun, nyatanya tidak selalu demikian. Kadang-kadang ada pihak yang dirugikan hanya karena sudah "terlanjur" menandatanganinya. Oleh sebab itu, bila anda hendak membuat surat perjanjian dengan pihak lain, jangan terburu-buru membubuhkan tanda tangan. Cermati terlebih dahulu isi dan maksudnya pasal demi pasal, pahami hak dan kewajiban anda yang tertuang didalamnya.

Tentang Perjanjian

Setiap orang yang cakap dalam lalu lintas hukum terkadang akan berhubungan dengan perjanjian atau kontrak. Perjanian yang dibuat bisa secara tertulis atau lisan.

Perjanjian secara tertulis beraneka ragam bentuk dan coraknya, tergantung kebutuhan masing-masing pihak yang membuatnya. Yang umum dikenal adalah perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, pinjam-pakai, perjanjian kerja, dan masih banyak lagi jenis perjanjian lainya.

Sekilas Law Office Muhadjirin, Kristof & Partners

LATAR BELAKANG
Law Office Muhadjirin, Kristof & Partners  merupakan Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Komersial yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia. Pendirian law office ini dilandasi oleh adanya keinginan dan cita-cita luhur untuk membangun sebuah kantor hukum yang dapat memberikan pelayanan hukum yang dibutuhkan masyarakat terutama dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah hukum yang ada dan mungkin timbul, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun sebagai akibat menjalankan suatu usaha.

Contoh Surat Kuasa

Surat Kuasa

No.xxx/SK-PDT/KHM/VII/2012

Yang bertanda tangan dibawah ini:

                     Nama                : Intan Berkilau

                     Pekerjaan          : Guru

                     Tempat/tgl lahir  : Jakarta xxxxxxxx

                     Agama              : ---------------

                     Alamat              : Jakarta Timur

Untuk selanjutnya disebut Pemberi Kuasa, dalam hal ini memilih kedudukan hukum (domicilie) di kantor kuasnya yang akan disebut dibawah ini, menerangkan bahwa dengan ini memberikan kuasa penuh kepada:

Tentang Surat Kuasa

Pasal 1792 KUHPerdata (Kitab Undang-ungang Hukum Perdata) merumuskan pengertian tentang penyerahan kuasa, dijelaskan bahwa penyerahan kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan seuatu untuk atas nama orang yang menyerahkan kuasa.

Dalam Pasal 123 HIR mensyaratkan pemberian kuasa harus dengan surat kuasa khusus kecuali pemberi kuasa itu hadir sendiri dalam persidangan. selain itu pemberian kuasa juga dapat dimasukan dalam Surat Gugatan. sementara Pasal 120 HIR menyatakan orang yang tidak pandai menulis dapat mengajukan gugatan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang kemudian dicatat.

Bebas Konsultasi

Kami berikan kesempatan kepada pencari keadilan untuk menanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalah-permasalahan hukum, free konsultasi !!! silahkan kontak kami sekarang juga